Eksistensi Pancasila


EKSISTENSI PANCASILA:

ANTARA CINTA DAN KEGILAAN

 

 

  1. I.     PENDAHULUAN

Pancasila kembali diperdebatkan! Bukan untuk dibanggakan dengan unsur-unsur yang idealisnya melainkan karena “kegilaan” yang dilakukannya. Kegilaannya semakin menjadi-jadi tatkala unsur-unsur penegakkannya terus merongrong keutuhan dan eksistensi di tengah bangsa Indonesia yang semakin maju. Pancasila yang beratributkan moralitas demokrasi kembali menampilkan adegan yang membuatnya harus diperbincangkan oleh penganutnya, bangsa Indonesia sendiri. Pancasila tak mudah ditafsirkan dengan baik namun menciptakan realitas menggenaskan yang menuntutnya harus diganti. Tetapi harus digantikan dengan apa? Kenyataan ini mengandung arti bahwa konsepi Pancasila yang utuh tak dapat dipertahankan lagi karena unsur-unsurnya sudah mulai redup oleh angin globalisasi.

Kemerosotan pengamalan nilai-nilai Pancasila adalah pusat permasalahan yang terjadi. Nilai-nilai Pancasila malah tidak mendasari kebijakan publik dalam mengolah kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah-masalah yang timbul merupakan akibat dari sekian banyak pelanggaran yang membuat eksistensi Pancasila menjadi buram. Letak kesalahannya ialah keegoisan dari penganut paham Pancasila. Nilai-nilai keutamaan Pancasila tidak lagi menjadi acuan para elite politik. Pancasila sekadar tercantum dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Para elite malah terjebak dalam pragmatisme dan transaksionalisme.[1] Pancasila menjadi tindak perilaku kejahatan yang semakin mengutamakan kesenangan pribadi daripada kepentingan umum. Teror terhadap Pancasila mengakibatkan pemecahan konsep yang harus dipakai oleh Indonesia. Namun, kecintaan terhadap Pancasila juga menjadi senjata melawan amukan pelecehan tersebut. Masih banyak orang yang menganggap Pancasila tetap dan layak digunakan untuk kemajuan bangsa dalam persatuan bangsa Indonesia. Keluhuran Pancasila masih tetap dipertahankan karena ia sudah menyatu dengan bangsa Indonesia sejak dahulu.

Melihat tesis diatas, penulis merasa prihatin dengan berbagai aliran yang melibatkan keutamaan Pancasila meski berada dalam berbagai persoalan. Untuk itu, penulis berusaha menjelaskan berbagai hal tentang persepsi dalam Pancasila lewat makalah ini dengan judul EKSISTENSI PANCASILA: ANTARA CINTA DAN KEGILAAN. Kiranya dengan makalah ini, setiap warga negara dapat memajukan bangsa Indonesia berlandaskan Pancasila yang termaktub dalam UUD 1945.

II.  JEJAK PANCASILA VERSUS AGAMA MAYORITAS

Pancasila sebegai dasar negara bangsa Indonesia sebagai sesuatu yang final. Menggugat Pancasila berarti menimbulkan masalah-masalah baru misalnya pemisahan suku dan agama. Untuk menghindari ini maka penerapan hukum-hukum agama dalam sistem hukum negara menjadi urgen untuk diterapkan. Sejarah Indonesia yang awalnya merupakan kumpulan kerajaan yang berbasis agama dan suku memperkuat kebutuhan akan hal ini.

Radikalisme yang terjadi terhadap agama mengisyaratkan pembelokkan warta kasih dari Pancasila yang menjunjung tinggi kebebasan beragama. Meskipun bahan negara yang berdasarkan agama, agama mesti didukung dengan prioritas paling besar. Kehidupan masyarakat yang bercorak religius dan bukan sekular dalam arti meminggirkan agama dan tidak mengakui adanya Tuhan.

Indonesia berdasarkan Pancasila mengakui adanya Tuhan. Ranah problematis yang terjadi yaitu adanya rekayasa terhadap kekuasaan Tuhan yang hanya menguntungkan pribadi. Lebih lanjut, founding fathers dengan sejarah historis mengatakan bahwa yang terbaik bagi bangsa Indonesia adalah negara berke-Tuhanan dan negara nasional bukan negara agama.[2] Pembentukan negara agama dan membentuk dan mengesahkan peraturan daerah (perda) masing-masing agama adalah jalan menuju pembelokkan fungsi Pancasila dalam agama.

Pengendalian pada radikalisme ini berdampak pada keharusan agama yang hanya mengandalkan pengamalan ajarannya. Kekerasan yang terjadi merupakan hasil dari menghalalkan segala cara agar agamanya mendapat pengakuan penuh dan pengukuhan lebih dari agama-agama lain. Teror berbasis agama marak terungkap dalam pemberantasan keegoan agama. Kejadian-kejadian yang terjadi bersunber pada perbedaan dan ketidakcocokan ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia dengan ideologi yang mereka anut. Mereka melakukan kudeta atas dasar keyakinan prinsip yang mereka anut adalah yang paling baik, khususmya orang-orang yang berlatarbelakang agama. Jati diri religius merupakan salah satu faktor dalam banyak tindakan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat baik jati diri religius yang dimiliki oleh seseorang maupun jati diri yang diberikan orang lain kepada mereka. Jati diri religius merrupakan satu faktor dan bukan penyebab, kareena baik tindkaan kekerasan maupun jati diri religius merupakan kenyataan yang majemuk dalam prulalitas di Indonesia.[3]

Konsep negara Pancasila adalah konsep negara agama-agama. Konsep negara yang menjamin setiap pemeluk agama untuk menjalankan agamanya secara utuh, penuh dan sempurna. Sebuah negara yang tidak tunduk pada suatu agama, tidak memperkenankan pemisahan negara dari agama, negara Pancasila mendorong dan memfasilitasi semua penduduk untuk tunduk pada agamanya. Semangat pluralisme dan ketuhanan yang dikandung Pancasila telah siap mengambil konsep.

Perlakuan diskriminatif terhadap kaum minoritas di negara Indonesia yang bermayoritas Islam terjadi banyak kasus. Bulan Februari 1998 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan seruan jihad melawan Spekulant terutama kaum Tionghoa di Indonesia. Gerakan anti China ini dilakukan oleh kaum Muslim radikal seperti FPI, Laskar Jihad, dan KISDI yang didukung oleh pengikut setia Suharto dalam militer.[4] Setelah melewati berbagai masalah dari tahun ke tahun akhirnya dalam satu wadah yaitu Lembaga Pemasyarakatan Ormas Islam menolak kekerasan yang mengatasnamakan agama. Nadhatul Ulama menegaskan bahwa Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai akidah, syariat, dan akhlak Islam sehingga tak pernah ada lagi penerapan syariat Islam.[5] Seruan ini didasarkan agar Pancasila tetap bergema di tengah pergolakan antara agama. Selain itu, Abdurahaman Wahid mencanangkan agar agama-agamaa menjadi sarana kemasyarakatan, penegakan HAM, keadilan dan perdamaian dunia. Baginya., agama Islam bukanlah sebuah agama politik semata-mata. Bahkan pors politik dalam ajaran Islam itu sangat kecil. Islam lebih mementingkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera, menjadi sarana kemasyarakatan, yang lebih mementingkan fungsi pertolongan bagi kaum miskin dan menderita.[6] Selain itu, posisi Islam dan Pancasila dilihat sebagai suatu bentuk sisi mata uang. Seandainya Indonesia diibaratkan dengan uang maka adanya kesejajaran antara pancasila dan agama. Mengamalkan ajaran Islam secara kaffah dalam kapasitas sebagai manusia Indonesia sudah berarti mengamalkan Pancasila secara benar.[7]

Beberapa metode yang dianjurkan penulis yakni:

  • Persamaan hak dan kewajiban antara sesama warga negara tanpa diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan suku dan agama
  • Menguatkan sikap untuk tetap bertahan pada Pancasila dan menangani gerakan tersebut dengan bertumpu pada nilai-nilai demokrasi dan rule of law. Tidak adanya saling tuding dan main tuduh sembarang karena akan dapat memancing aksi adu domba yang dapat menimbulkan perpecahan bangsa.
  • Pemupukan semangat persahabatan dan saling berkonsultasi dalam menyelesaikan masalah agama yang berbasis politik dan ekonomi.
  • Adanya dialog horizontal yang berarti interaksi antar manusia untuk mencapi saling pengertian, pengakuan akan eksistensi manusia, dan pengakuan akan sifat dasar manusia yang indeterminis dan interdependen. Sikap ini menyebutkan bahwa posisi manusia berada dalam kemanusiaannya yang berkutat dalam manusia yang berakal budi, kreatif dan berbudaya.[8]
  • Melakukan beberapa dialog: (1) dialog kehidupan, yang mana manusia saling membagikan problema bersama, suka duka bersama; (2) dialog tindakan nyata, yang mana orang Kristen dan umat keyakinan lain bersama-sama mengatasi dan meringankan derita sesama; (3) dialog pertukaran Teologis antara elite agama dengan tujuan belajar menghargai dan menghormati nilai-nilai tradisi keagamaan; (4) dialog pada tingkat pengalaman religius, yang mana orang-orang saling membagikan kekayaan spriritual misalnya dalam doa bersama.[9]

III. MENUNTUT HAK-HAK ASASI MANUSIA

Kemerdekaan Indonesia telah diperjuangkan dan negara RI didirikan atas dasar bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Namun, kemerdekaan hanya nyata dalam diri manusia-manusia yang memperjuangkannya. Cita-cita kemerdekaan mengandung makna bahwa pengakuan etos kebebasan manusia, kebebasan setiap orang. Kebebasan itu nampak dalam penghargaan setinggi-tingginya pada hak-hak asasi manusia yang berpedomankan pada pembukaan UUD 1945. Hak-hak asasi sangatlah urgen dalam perjuangan kemerdekaan karena selalu berkutat pada unsur hidup bermoral bangsa Indonesia.

Dalam kedudukan Pancasila ssebgai kekuasaan tertinggi, Pancasila juga menjadi pedoman untuk menafsirkan UUD 1945 atau penjabarannya melalui penjabaran-penjabaran melalui peraturan-peraturan operasional lainnya termasuk kebijkasanaan dan tindakan pemerintah di bidang pembangunan dengan peran aktif seluruh warga negara. Setiap warga negara bebas menyampaikan pikirannya tentang Pancasila, mengawasi serta mengkritik penyimpangan dan instrumentalisasi Pancasila, dan terlibat dalam restorasi Pancasila.[10]

Hak Asasi Manusia dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali yang dinilai dari kualiatasnya sebagai manusia. Hak asasi bersifat umum yang berarti penerapannya tidak mempunyai batasan tertentu. Ia selalu mempunyai hak asasi dimana pun ia berada. Sebagai makhluk yang berakal budi selalu menghargai hak-hak asasi orang lain dengan berpedomankan pada penghormatan dirinya juga oleh orang lain. Hak-hak asasi mencerminkan kesadaran bahwa setiap warga negara berhak atas bagian yang adi dari harta benda material dan kultural bangsanya dan atas bagian yang wajar dari hasil nilai ekonomis yang terus menerus diciptakan oleh masyarakat sendiri.[11]

Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia merupakan akibat dari keegoisan terhadap orang lain. Selain itu, adanya kecemburuan yang menjadi tatkala harga dirinya diinjak. Yang termasuk dalam kategori pelanggaran HAM ialah suatu kegiatan, peristiwa atau kejadian yang dialami oleh manusia dengan perlakuan yang tidak pantas. Kasus-kasus mau mengafirmasikan betapa buruknya penerapan penghormatan hak-hak asasi di Indonesia yang selalu melibatkan banyak pihak. Prof. Dr. Mohtar Mas’oed, Guru Besar Fisipol UGM mengatakan bahwa pelanggaran timbul terjadi karena pola pikir pemerintah yang berorientasi pada upaya untuk mengumpulkan dan mengakumulasikan kapital. Hal ini menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berefek pada timbulnya ketimpangan sosial dan politik. Kemudian lahirnya kesenjangan dalam kehidupan manusia yang memicunya terjadinya ketegangan dan kekerasan oleh masyarakat dan negara.[12]

Kecenderungan ini berakibatkan munculnya masalah-masalah baru yang dialami masyarakat yang tidak terlibat di dalamnya. Contoh-contoh yang termasuk pelanggaran hak asasi ialah penyiksaan terhadap manusia, perbudakan, jula beli manusia, kejahatan perang, penembakan, pembantaian manusia, tindakan asusila terhadap anak dan wanita, terorisme, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Di Indonesia kasus-kasus yang terjadi misalnya kasus Gerakan 30 September PKI (G30S PKI), kasus Maluku berdarah, perang suku di Ambas, dan kasus kekerasan dan penghinaan lewat Short Message Service (SMS) terhadap Meriam Belina oleh Hotman Paris. Berdasarkan laporan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), kasus pelanggaran HAM di Indonesia mencapai angka 5000 sampai 6000 kasus tiap tahunnya, termasuk pelanggaran HAM oleh institusi pemerintahan dan swasta termasuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh polisi.[13]

Permasalahan yang timbul juga disebabkan karena ulah para pengusaha terhadap karyawannya. Dari catatan Kompas, Warga terlibat dalam konflik agraria berkepanjangan di sejumlah wilayah (28-29/5) karena hidup mereka bergantung pada lahan itu. Warga di Jorong Simaladuang, Nagari Sungai Kemuyang, Kec. Luhak. Kab. Limapuluh Kota, Sumatera Barat melawan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) PT. Jenyta Ranck.[14] Hak untuk kehidupan yang damai mesti diperoleh oleh semua warga negara. Hak untuk kelayakan hidup bergantung dari sejauh mana pemerataan keadilan diantara berbagai aspek terutama aspek ekonomi yang umumnya melibatkan majikan (pengusaha) dan buruh. Kasus lain yaitu sekitar 500-700 buruh pabrik onderdil sepeda motor PT Sunstar Engineering Indonesia melakukan demonstrasi karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap 21 pekerja saat tanggal 28 Mei 2012.[15] Selain itu, kelayakan hidup harus dialami dalam keluarga. Bayangkan sebanyak 16,19% dari total 1,7 juta jiwa anak Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak tinggal bersama orang tuanya.[16] Anak merupakan penerus generasi bangsa Indonesia. Merekalah yang akan menjalani roda pemerintahan pada masa depan. Kalau dibiarkan terjadi, hak untuk kelayakan hidup khususnya dalam pendidikan akan menjamur.

IV.  MIMPI MERAIH KEDAMAIAN BANGSA

Keadilan dan kemakmuran adalah dua hal yang urgen dalam perkembangan bangsa Indonesia yang damai dan sesuai dengan amanat Pancasila. Pancasila mengajarkan adanya keadilan dan kemakmuran yang utuh menurut UUD 1945. Keduanya dapat terjadi apabila semua warga negara mementingkan kehidupan sosial daripada kehidupan pribadinya. Negara Indonesia yang menekankan moralitas demokrasi harus mengupayakan kemakmuran yang memadai. Demokrasi adalah sebuah pilihan, pendirian dan keberpihakan politik untuk memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran.[17]

Keadilan adalah hasil perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan yang diraih dengan susah payah. Kemerdekaan yang telah diraih 67 tahun lalu perlu dikembangkan dengan mengandalkan kekuataan sendiri untuk mencapai keadilan. Kemerdekaan sangatlah perlu sebagai jembatan untuk mencapai perbaikan nasib bangsa Indonesia dan jembatan untuk mendirikan masyarakat sempurna.[18] Kemerdekaan tidak hanya berarti bahwa bangsa Indonesia sudah bebas dari penjajahan negeri luar tetapi kemerdekaan dari segala permasalahan yang terjadi di dalam negeri misalnya masalah agama, budaya, ekonomi, dan politik. Carut-marut masalah yang terjadi menandakan bahwa kemerdekaan belum dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Keadilan yang nampak hanya dinikmati oleh para lapisan atas sementara banyak masyarakat yang masih ditelantarkan dengan kekuasaan yang tidak memadai. Keadilan yang hendak dibangun tidak terjadi.

Perjuangan kemerdekaan semestinya nampak pada skala prioritas yang dibicarakan khususnya menyangkut keadilan dan kemakmuran. Keadilan tidak diperoleh dengan sendirinya melainkan dengan banyak hal yang harus dikerjakan dengan tanggung jawab penuh. Nampaknya, perjuangan yang dilakukan hanya sebatas hasil yang sementara atau tidak bersifat permanen. Gejolak ini menandakan adanya perubahan konsep antara tindakan yang mesti dilakukan yaitu dari kesejahteraan bersama menuju kesejahteraan pribadi. Hal ini pun berdampak pada adanya kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Kemerdekaan bukanlah sebuah representasi dari perjuangan dahulu melainkan sebuah awal kebahagiaan yang hendak dicapai dengan berpedomankan pada asas Pancasila. Lagi pula, sistem ekonomi yang ditekankan oleh Pancasila lewat pasal-pasal UUD 1945 ialah orientasi terhadap kehidupan yang layak bagi kemanusiaan degan menempatkan masing-masing bentuk usaha pada jalur yang sesuai sehingga kesempatan berusaha dapat dibagikan secara demokratis tanpa merugikan pihak manapun.[19]

Adapun hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencapai keadilan dan kemakmuran ialah:

  • Mengakui hak-hak orang lain menurut hak dan kewajibannya

Masyarakat Indonesia dengan coraknya yang multi domensi mempunyai pandangan sendiri tentang cara untuk menghargai budaya dan suku lain. Penghargaan dan pengakuan hak untuk berada merupakan sebuah keadilan yang memuat adanya realisasi paripurna dalam jangka waktu selamanya, selama negara Indonesia masih ada. Pelaksanaan usaha yang ada dalam mendukung sektor politik, ekonomi, agama, budaya, dll dapat terjamin dengan baik. Sila Pancasila kelima mengafirmasikan dukungan terhadap keadilan umumnya, pengakuan hak-hak khususnya. Melemahnya pengakuan disebabkan karena pengremehan pihak-pihak lain dan sikap keegoisan yang menyatakan pihaknya lebih kuat dari pihak lain. Hal ini pula menstimulasi adanya program penghapusan hak-hak aspek lain. Padahal dengan menghormati hak-hak orang lain, akan terestorasinya budaya Nasionalisme dengan mementingkan kepentingan bangsa Indonesia umumnya dan berdampak pula pada keadilan segala aspek.

  • Berpihak pada kebenaran.

Kebenaran adalah jalan menuju kebahagiaan. Kebenaran berarti mengungkapkan segala sesuatu sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Kebenaran dikaitkan antara pihak yang benar dan pihak yang salah. Realitas sekarang menunjukkan ketimpangan mencapai kebenaran. Bangsa Indonesia yang berpedomankan pada sila kelima Pancasila tak urung untuk menjaga kebenaran yang pasti. Kebopengan kebenaran masih terasa dengan hadirnya perilaku anarkis keadilan yang dilakukan oleh lembaga peradilan. KKN masih menjamur dan tak bisa diungkapkan dan ditelusuri dengan baik. Rekaman keseraman keadilan membongkar naif para pengendali kebenaran.

Kebenaran juga dikaitkan dengan rasa untuk mencapai kebahagiaan. Legalitas dari sebuah kebenaran ditunjukkan dari bagaimana manusia menyakini bahwa kebenaran tersebut adalah suatu hasil dan proses yang baik. Kebenaran itu sungguh-sungguh ada, bukan ditipu dan dipelintir akibat rakusnya kekuasaan. Kebenaran adalah jiwa dan roh dalam mencapai aspek-aspek penting lainnya seperti kesetiaan, kejujuran, dan pengukuhan harga diri.

  • Diskriminasi diminimaliskan dengan berpedoman pada keutuhan bangsa

Bangsa Indonesia sudah saling mengenal beragam dimensi yang saling berbeda namun terikat pada satu wadah, Pancasila. Rona diskriminasi masih merebak karena kesalahan pemahaman terhadap nilai-nilai kekeluargaan bangsa Indonesia. Diskriminasi perlu diberantas dengan sikap toleransi. Sikap ini dapat melahirkan beragam sikap-sikap lain yang membantu terjadinya keadilan.

Kemakmuran bangsa Indonesia adalah tanggung jawab semua elemen bangsa Indonesia. Kemakmuran berarti semua adanya kesejahteraan di dalam negara dalam bidang ekonomi terpenuhi. Hal-hal yang dapat dilakukan ialah menyalurkan potensi dan mengembangkan kekayaan yang ada. Kemakmuran akan berlangsung dan berjalan dengan baik apabila adanya keserasian antar sumber daya alam dan sumber daya manusia. Potensi yang ada tak terlepas dari sumber daya yang ada dan dapat dikembangkan. Keadaan alam di Indonesia sangatlah bermanfaat bila potensi tersebut dikembangkan agar dapat menghasilkan sesuatu yang berguna. Hal ini bergantung dari sikap pemerintah dalam menentukan apakah sumber alam dapat dapat dikembangkan atau tidak. Pemerintah pula harus menyediakan lapangan pekerjaan dan menumbuhkan sikap kerja yang efisien dengan mengadakan pelatihan dan pendidikan tentang cara kerja yang baik serta praktek yang baik. Kemakmuran juga dipegang oleh masyarakat sendiri. Mereka harus mempunyai sikap bekerja, mengurangi sikap bermalas-malasan, dan melakukan segala sesuatu dengan baik.

Semua harta milik dan kekayaan yang dimilki negara untuk keperluan seluruh rakyat. Selain itu, kemakmuran akan tercapai bila adanya kebahagiaan jasmani dan rohani bagi masyarakat. Semua warga negara berhak untuk bisa melengkapi kebutuhan sesuai dengan peran masing-masing. Peran yang ada hendaknya dijalankan dengan baik dan konsisten. Semua peran mempunyai fungsinya masing dengan kelebihannya. Tentu hal ini tidak mengandung adanya pemerasan bagi peran yang lemah. Peran dalam masyarakat dan pemerintah bergantung dari sejauh mana kenyataan memaksimalkan peran yang ada. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa untuk keadilan maka perlu dilakukan yaitu menjaga dan memperkuat kemandirian yang tak boleh didikter, memiliki daya saing yang makin tinggi (bangsa yang unggul adalah bangsa yang produlktif dan inovatif, menguasai ilmu pengetahuan, cerdas mengambil peluang, berani mengambil perubahan), membangun dan memiliki peradaban bangsa yang mulia.[20]

4.3 Potret Dualisme Kualitas Pendidikan

4.3.1 Pendidikan Ilmiah: Peringkat Tertinggi?

Keingingtahuan manusia dalam mengenal mendorongnya untuk  menjawab kenyataan-kenyataan ilmiah yang ada di dunia ini lewat berbagai cara. Hal ini memerlukan perkembangan ilmu dan pengetahuan. Pendidikan ilmiah pun dibutuhkan. Ia membantu mencari dan menemukan apa yang mesti diketahui oleh manusia sesuai dengan perkembangan dunia. Pendidikan ini menjadi agen yang sangat penting yang sangat berguna dalam memecahkan masalah-masalah.

Keberadaan pendidikan ilmiah menjadi momok pendidikan yang paling diminati. Prospek yang dijalankan dalam hal ini berujung pada kejayaan intelektual yang menghadirkan kecerdasan ilmiah. Persaingan menjadi nomor satu seakan menambah potensi pendidikan ilmiah semakin diminati pada zaman sekarang. Pendidikan ilmiah menjadi target semua orang yang ingin mendulang kesuksesan dengan cara yang diandalkan dan dipercaya masyarakat Indonesia. Potret kesigapan terhadap pendidikan ini bermuara pada konstelasi antara kebahagiaan dan kekuasaan.

Pendidikan ilmiah di Indonesia telah merasuki pikiran masyarakat Indonesia untuk bersekolah. Dalam pendidikan ilmiah terjadi banyak hal yang membuat pendidikan ilmiah semakin diminati. Tak pelak, dukungan dari negara sebagai kekuasaan tertinggi menambah dominasi pendidikan dari pendidikan lainnya. Semua orang tentu ingin sukses dengan bersaing yang sehat. Aliran dana dan biaya dikucurkan dengan cepat agar dapat menghasilkan out put yang handal dan cekatan serta berkualitas. Pendidikan ilmiah pun dianggap sebagai model pendidikan yang ideal karena memberikan pendidikan yang baik. Lewat banyak kegiatan yang mendukungnya dan program yang dijalankan, pendidikan ilmiah mampu mengangkat martabat manusia yang baik. Kepentingan pendidikan ilmiah dibutuhkan untuk membangun secara lebih jernih pembangunan di negeri ini.

Pendidikan ilmiah diminati masyarakat karena perhatian yang luar biasa terhadap masyarakat. Selain karena pengaruhnya, pandangan masyarakat sejak dahulu terhadap pendidikan ilmiah menjadikan pendidikan ini diminati. Karakter khas yang dibangunnya ialah menjadikan manusia yang cerdas, inovatif, terbuka, dan terampil dalam menjalankan kehidupannya. Legislasi yang mengutamakan pendidikan ilmiah dijalankan adalah bentuk sokongan pemerintah terhadap dorongan dan keinginan masyarakat.

4.3.2 Pendidikan Agama: Merosot?

Pada hakekatnya, pendidikan agama mempunyai tempat yang sangat penting dan strategis dalam sistem pendidikan nasional secara keseluruhan karena pendidikan agama pada intinya berujung pada pendidikan akhlak. Pendidikan agama mempunyai tugas khusus yang terarah pada pembinaan anak pendidikan agama didik untuk bertingkah laku yang benar dalam situasi yang kondusif. Pendidikan agama memenuhi fungsinya untuk mencapai integritas diri yang baik dengan menghubungkan nilai-nilai normatif yang baik sehingga para peserta didik mampu bersikap kritis dan kreatif dalam menghayati kehidupannya.

Pendidikan agama akan dapat memenuhi fungsinya apabila ia mampu mengerakkan para peserta didik untuk belajar mengamalkan ajaran-ajaran agama yang mereka terima dalam kehidupan nyata. Pendidikan agama yang dicita-citakan ini harus berjalan bersama dan bekerja sama dengan program-program pendidikan non-agama baik di sekolah umum maupun di sekolah keagamaan.

Pendidikan agama tidak boleh lepas dari pengajaran agama artinya pengetahuan dan pemahaman hukum-hukum, norma-norma, dan kewajban-kewajiban harus dilakukan dan diindahkan. Pendidikan agama memberikan nilai-nilai yang dapat dimiliki anak didik. Hal ini dimaksudkan agar perbuatan dan tingkah laku anak sesuai dengan ajaran moral dan tidak keluar dari ajaran agama.

Realitas menggenaskan ketika program pendidikan agama tidak dijalankan dengan baik. Target yang dicapai untuk menghasilkan produk manusia yang berakhlak tak terealisasikan dengan baik. Nilai-nilai moral dan kasih sayang seperti yang diajarkan dalam pendidikan agama tidak dicapai dengan baik. Pendidikan agama bahkan dianggap sebagai hal yang munafik dan tidak berdaya guna bagi masyarakat seutuhnya.

4.3.3 Dominasi Pendidikan Ilmiah terhadap Pendidikan Agama

Berbagai tindakan kriminal yang terjadi mendukung pemahaman fungsi pendidikan agama yang kurang berguna dalam pengembangan pendidikan. Pendidikan agama yang diajarkan di lembaga pendidikan tidaklah tepat guna. Masalah-masalah disebabkan lemahnya pembinaan yang bergerak dibidang peningkatan kemampuan akal, rohani, dan akhlak. Peristiwa kriminal dan amoral meningkat tajam baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

Kehadiran pendidikan agama dianggap remeh karena tidak dapat menghasilkan manusia yang diinginkan masyarakat. Nilai-nilai moral seperti kasih sayang, cinta, tolong menolong, tenggang rasa, dll tidak dapat diwujudkan. Eksistensi pendidikan agama pun merosot tajam dalam daya ‘jual’ kepada masyarakat. Berbagai sindirian, tanggapan, tafsiran misalnya menilai pendidikan agama mengaburkan arti beragama dan arti iman yang sesungguhnya. Pendidikan agama tidaklah menjamin kehidupan manusia yang nyaman. Pendidikan agama hanya sebatas diberi di sekolah tetapi tak bisa dipraktekkan dengan baik. Pendidikan agama hanya sebatas diajarkan di dalam kelas. Ajaran-ajaran moralnya tak dapat dilakukan dengan baik malah menambah kejahatan yang terjadi. Kekuasaan agama pun tak dapat diandalkan ketika manusia membutuhkan pertolongan agama namun tak dapat diberikan oleh agama. Agama yang mengajarkan pemeliharaan alam tak dapat merealisasikan dengan mencintai dengan penuh perhatian sudah dianggap ‘kuno’ daripada menggunakan peralatan teknologi sebagai akibat pendidikan ilmiah.

Perkembangan pendidikan ilmiah mendongkrak potensi intelektual manusia yang ingin terus berkembang. Pendidikan ilmiah mengutamakan kepintaran dan kepandaian uang digunakan dalam persaingan. Dalam dunia kerja, keunggulan sikap religius tak diperhatikan lagi. Orang-orang lebih memperhatikan sejauh mana keberhasilan dan kebahagiaan yang dicapai. Kepandaian intelektual (ilmiah) selalu menjadi kesempatan yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Kebutuhan zaman sekarang lebih memlih manusia yang cerdas, akuart, dan terampil untuk berusaha dan berkerja secara maksimal.

V. ELEGI PENGIRIMAN MAHASISWA

Mahasiswa sebagai salah satu elemen pembentuk kemajuan negara Indonesia  dapat ditinjau dari sisi fungsinya. Kaum muda (mahasiswa) sebagai bagian terpenting dalam kemajuan aspek-aspek perlu dihargai.  Dorongan dan niat untuk menumbuhkan minat mahasiswa dapat ditunjukkan dengan banyak hal. Salah satunya adalah pengiriman mahasiswa untuk belajar di luar negeri seperti di Jerman, Inggris dan Belanda.

Pengiriman mahasiswa ke luar negeri tentu membawa dampak positif dan negatif bagi perkembangan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Pengiriman ini adalah dukungan penuh dari pemerintah Indonesia bagi mahasiswa yang kompeten dan akurat. Namun, permasalahan terjadi saat ketika produk dari pengiriman tersebut tidak sesuai dengan standar yang dicanangkan sebelumnya. Hal ini diakibatkan karena:

  • Kurangnya biaya pendidikan

Biaya yang dimaksudkan ialah biaya pendidikan atau beasiswa. Beasiswa sebatas dikumandangkan tanpa adanya pengrealisasian. Ketiadaan biaya dihasilkan karena adanya rasa pesimistis terhadap mahasiswa. Terasa rugi bila hasil pengiriman tersebut tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pembiayaan jumlah mahasiswa yang dikirim juga bergantung dari APBN. Tentu hal ini akan terasa ngeri bila pendidikan di dalam negeri saja amburadul dan tidak baik. Anggaran tersebut sebaiknya digunakan untuk pengembangan pendidikan di Indonesia daripada mengirimkan mahasiswa yang banyak.

Program pengiriman dihentikan karena pendidikan di luar negeri cenderung mahal bila dibandingkan dengan biaya pendidikan di Indonesia. Biaya di luar negeri tentu sangat mahal karena didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, biaya pengiriman mahasiswa luar negeri seperti China terjadi karena biaya ditanggukan semuanya pada pemerintah. Hampir semua perguruan tinggi dibiayai oleh pemerintah di Inggris, yang ditiru Austria dan Hongkok. Di Amerika Serikat pembangunan pendidikan menyumbang 14% terhadap pertumbuhan ekonomi karena pola perkembangan ekonominya yang besarnya memang sudah mantap, sehingga kalangan perguruan tinggi di AS memperoleh pijakan relatif “tetap” sehingga pengembangan program pendidikan selanjutnya dapat membantu kebutuhan pembangunan ekonomi selanjutnya.[21]

  • Kebudayaan dan tingkat pendidikan yang berbeda

Kebudayaan di Indonesia tentu berbeda dengan kebudayaan di luar negeri. Hal ini berdampak pada pola pendidikan yang dijalankan. Pendidikan di Indonesia dijalankan dengan nilai-nilai budaya setempat. Hal ini tentu tidak akan berkembag bila adanya program pendidikan yang tidak sesuai dengan kurikulum nasional. Kebudayaan membaca bagi masyarakat Indonesia masih sangat lemah bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Semangat kerja keras pun dapat dikatakan masih kurang. Budaya demonstrasi masih melekat pada mahasiswa Indonesia. Hal ini berdampak pada tingkatan pendidikan yang cenderung mengandalkan budaya sendiri tanpa adanya sokongan dari pemerintah. Misalnya seperti yang dialami oleh perguruan tinggi swasta (PTS).  Minat mahasiswa yang belajar pada PTS tidak didukung penuh oleh pemerintah.

  • Adanya sikap pesimistis dari pemerintah

Pada awalnya, pengiriman mahasiswa terjadi karena adanya harapan dari pemerintah terhadap mahasiswa yang diharapkan mampu membawa hasil yang baik. Kenyataan yang terjadi, produktivitas dan kualitas mahasiswa yang kembali tidak sesuai dengan standar yang ditargetkan pemerintah dan tidak mampu mengurangi angka kemeralatan di Indonesia. Sebagai misal, teori yang telah didapatkan tidak mampu diterapkan dengan semestinya, hanya sebatas janji semata. Hal ini mengakibatkan sikap pesimistis dari pemerintah. Sikap ini pun tertular pada mahasiswa yang dikirim, mereka merasa takut apabila tidak menghasilkan apa-apa sedari pulang studi.

Pengiriman mahasiswa di bidang keahlian ke Universitas luar negeri tidak berdampak besar bagi kemajuan bangsa Indonesia. Keahlian yang dimaksudkan penulis ialah keahlian dan kecakapan dalam membangun bangsa Indonesia menuju bangsa yang adil, makmur, sejahtera, dan bebas dari kemeralatan. Kehadiran para lulusan malah ditolak karena ketidakpercaaan dari masyarakat yang menginginkan sebuah perubahan dalam masyarakat.

Hasil lulusan pengiriman mahasiswa untuk studi keahlian justru menimbulkan efek jera terhadap pendidikan di luar negeri. Hal-hal yang menyebabkan studi keahian tidak berdampak bagi pembangunan di Indonesia ialah pertama, ketidakjelasan pengaturan tempat kerja yang layak setelah kembali ke Indonesia. Pihak pemerintah yang kurang mengerti penempatan lulusan tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan. Kedua, praktek penerapan ang salah mendominasi kerja para lulusan tersebut. Kegagalan yang nampak ialah kecenderungan para lulusan tersebut melakukan tugasnya sesuai dengan ilmu yang mereka dapatkan di luar negeri. Mereka tidak mampu beradaptasi dengan kenyataan di Indonesia. Konsep pikiran tidak bergabung dengan konsep tindakan. Kemakmuran akan tercapai apabila ada keseragaman antara teori dan praktek yang akan dilakukan. Hal ini terjadi karena yaitu pengaturan tempat kerja yang tidak kompeten dan akurat. Pemerintah tidak dapat mengethui sejauh mana kemampuan lulusan tersebut sehingga dalam penempatannya tidak sesuai dengan keahliannya. Mereka pun bekerja tak sesuai keahliannya.

VI. PENUTUP

            Bangsa Indonesia tetap bertahan karena Pancasila. Pancasila mampu menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia meski dengan banyak beragam dimensi. Pluralisme di Indonesia mampu diretas dengan nilai Pancasila. Kekuatan ini memang sangat dibutuhkan dalam arus global yang mendera Indonesia. Kemajuan di Indonesia juga merupakan usaha keras yang sangat konsisten dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila bukan sebagai pemecah kebersatuan yang telah bertahan lama.

Masalah-masalah yang terjadi adalah sebuah kejadian yang mau menguji sejauh mana eksistensi Pancasila berada dalam genggaman Bhineka Tunggal Ika. Nyatanya Pancasila mampu bertahan walau harus diterpa oleh beragam problema yang mengrong-rong agar ia segera diganti. Pancasila mencerminkan tugas pokok dalam UUD 1945 untuk menciptakan kesejateraan bangsa Indonesia. Totalias yang diharapkan ialah adanya kesatuan dalam keberagaman Indonesia yang timbul akibat keadilan dan kemakmuran.

Keadilan dan kemakmuaran akan tercapai bila adanya usaha bersama semua warga negara baik dari kalangan permerintah sapai pada kalangan petani. Semuanya bertanggungjawab dalam pembangunan kemajuan bangsa Indonesia. Pancasila pelu dijagai selagi ia masih ada. Masyarakat perlu menanamkan slogan Never Say Die  pada Pancasila agar ia mampu bertahan. Kalau bukan sekarang, kapan lagi, kalau bukan masyarakat siapa lagi. Kembalikan eksistensi Pancasila berlandaskan cinta tanpa kegilaan!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

BUKU-BUKU:

Djebarus, Vitalis. Pancasila Asal, Isi, dan  Makna. Denpasar: Keuskupan Denpasar, 1994.

 

J., P. Suwarno. Pancasila, Budaya Bangsa Indonesia. Yogyakarta: Kanisius, 1993.

 

Mavunduse, Diana dan Simon Oxley. Mengapa Tindak Kekerasan? Mengapa Bukan Damai? Ledalero: Maumere, 2006.

 

Regus, Max. Tobat Politik. Jakarta: Parrahesia Institute, 2011.

Syam, Nur. Tantangan Multikulturalisme Indonesia, Dari Radikalisme Menuju Kebanggaan. Yogyakarta: Kanisius, 2009.

 

MANUSKRIP:

Daven, Mathias. Islam dan Kekristenan-“Benturaan Peradaban?” Hak kebebasan Beragama-Antara Harapan dan Kenyataan, (ms), Ritapiret, 12 Mei 2012.

 

Gusti, Otto Madung. Hak-hak Asasi Manusia,  (ms.), Ledalero, 2011.

Tule, Philipus. Agama-Agama di Indonesia Menghadapi Tantangan Radikalisme dan Globalisasi, Ledalero, 11 Februari 2012.

 

MAJALAH DAN SURAT KABAR:

Catholic Life,  15 (Mei: 2011),  p. 6.

Kebangkitan Nasional. Dalam: Tempo. 21-27 Maret 2012, p. 80

Redem Kono, “Melacak Pancasila: Bertarung  Melawan Amnesia”. VOX, 56:67, 2012.

 

Umum. Dalam: Kompas. Senin, 30 Agustus 2004.

Umum. Dalam: Flores Pos. Kamis, 7 Mei 2012, p. 13.

Umum. Dalam: Kompas. Rabu, 30 Mei 2012, p. 1.

Umum. Dalam: Kompas. Rabu 30 Mei 2012, p.25.

Umum. Dalam: Kompas. Sabtu, 2 Juni 2012, p. 15.

INTERNET:

http://www,gudangmateri.com/2010/04/makalah-pancasila-sebagai-paradigma.html?m=1, diakses tanggal 28 Mei 2012.

 

http://www.erabaca.com/2012/03/contoh-kasus-pelanggaran-ham-di.html?m=1, diakses tanggal 29 Mei 2012.

 

http://m.kompas.com/news/read/2012/06/01/05413077/Pemimpin.Melupakan.Pancasila, diakses tanggal 2 Juni 2012

 

http://ulatmedia.blogspot.com/2012/03/contoh-pelanggaran-ham-di-Indonesia, diakses  tanggal 1 Juni 2012.

 

 

 


[2] Tak Ada Tempat Bagi Negara Agama [t.p.] (Jakarta: Pax In Terra), Catholic Life,  15 (Mei: 2011),  6.

[3] Diana Mavunduse dan Simon Oxley, Mengapa Tindak Kekerasan? Mengapa Bukan Damai?, (Ledalero: Maumere, 2006),  p. 35.

[4] Mathias Daven, Islam dan Kekristenan-“Benturaan Peradaban?” Hak Kebebasan Beragama-Antara Harapan dan Kenyataan, (ms), Seminar Sehari, Ritapiret, 12 Mei 2012,  p. 1.

[5] Umum, Kompas [Jakarta],  2 Juni 2012,  p. 15.

[6] Philipus Tule, Agama-Agama di Indonesia Menghadapi Tantangan Radikalisme dan Globalisasi, (ms), Seminar Sehari, Ledalero, 11 Februari 2012,  p. 1.

[7] Nur. Syam,  Tantangan Multikulturalisme Indonesia, Dari Radikalisme Menuju Kebanggaan  (Yogyakarta: Kanisius, 2009),  p. 243.

[9] Vgl. Muller, Johannes 1998. Globalisierung und das II. Vatikanum in den Kontrasten Asiens, dalam P. Hunermann (Ed.), Das II. Vatikanum. Chrislicher Glaube im Horizont Globaler Modernisierung. Padernborn, pp. 255-263, dikutip oleh Mathias Daven, Islam dan Kekristenan-“Benturaan Peradaban?” Hak Kebebasan Beragama-Antara Harapan dan Kenyataan, (ms), Seminar Sehari, Ritapiret, 12 Mei 2012, p. 17.

[10] Redem Kono, “Melacak Pancasila: Bertarung  Melawan Amnesia”,  VOX, 56 (Januari, 2012),  67.

[11]Otto Gusti Madung, Hak-hak Asasi Manusia,  (ms.), (Ledalero, 2011), p. 18.

[14] Umum, Kompas [Jakarta], 30 Mei 2012, p. 1.

[15] Umum, Kompas [Jakarta],  30 Mei 2012, p.25.

[16] Umum, Flores Pos [Ende], 7 Mei 2012, p. 13.

[17] Max Regus, Tobat Politik  (Jakarta: Parrahesia Institute, 2011),  p. 33.

[18]  Vitalis Djebarus, Pancasila Asal, Isi, dan  Makna (Denpasar: Keuskupan Denpasar, 1994),  p. 3.

[19] P. J. Suwarno, Pancasila, Budaya Bangsa Indonesia (Yogyakarta: Kanisius, 1993), p. 136.

[20] Kebangkitan Nasional, Membangkitkan Peradaban Bangsa Menuju Negara Maju, Tempo [Jakarta],  21-27 Maret 2012,  p. 80

[21] Umum, Kompas [Jakarta], 30 Agustus 2004.

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 3.463 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: